JAYAPURA—Pembentukan DOB di Papua mesti dimaknai dalam perspektif persatuan orang Papua dan percepatan dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Demikian halnya, keberadaan Kabupaten Pegunungan Bintang tetap di Provinsi Induk Papua (Tabi-Saireri) mesti dihargai dan di hormati, untuk perspektif persatuan dan percepatan pembangunan.
Pemuda Tabi dan Saireri Dukung Pegunungan Bintang Tetap di Provinsi Induk Papua
Tokoh Pemuda/Intelektual Papua (TABI) Yulianus Dwaa, didampingi Anggota Asosiasi Mahasiswa Tabi Marthinus Mandowally dan Tokoh Pemuda Saereri Meky Raiwaki.
“Bukan pengkotak-kotakan orang Papua. Kita Papua satu dengan 7 wilayah adat besar dan sub-sub DAS dari Sorong hingga Samarai, yang harus menjadi kekuatan membangun Tanah Papua menuju kemandirian dan kesejahteraan,” tegas Tokoh Pemuda/Intelektual Papua (TABI) Yulianus Dwaa, didampingi Anggota Asosiasi Mahasiswa Tabi Mathinus Mandowally dan Tokoh Pemuda Saereri Meky Raiwaki di Jayapura, Sabtu (25/6/2022),
Dwaa mengatakan pihaknya ingin meluruskan pemahaman yang keliru dari sejumlah pihak, bahwa Pegunungan Bintang ingin bergabung ke provinsi induk Papua, padahal Pegunungan Bintang itu sudah ada didalam provinsi induk Papua.
Ada pun alasannya. Pertama, aspek socio cultural ada kesamaan budaya dan nilai dan pola hidup.
“Jadi budaya orang Tabi tak pernah menolak tamu. Kalau ada yang menolak berarti dia bukan Ondoafi dan dia tak tahu adat,” tukasnya.
Kedua, aspek percepatan pembangunan lebih gampang akses ke Jayapura dari pada ke La Pago atau Papua Selatan.
Dwaa mengharapkan, Komisi II DPR RI arif dan bijaksana memberikan pemahaman kepada rakyat tentang turunan UU Otsus, kemudian mengapa Pegunungan Bintang tetap di provinsi induk Papua.
“Tak semua aspirasi itu kita terima begitu saja, tapi kita harus memfilter dari aspek UU Otsus dan ketentuan lain,” terangnya.
Menurutnya, jika Komisi II DPR RI mensosialisasikan kepada masyarakat lebih awal tentang tujuan pemekaran dan dampaknya kepada masyarakat, maka kemungkinan besar tak ada polemik di tengah masyarakat.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Saereri Meky Raiwaki mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Komisi II DPR RI, yang telah hadir memfasilitasi dan memediasi para bupati di lima wilayah adat, sekaligus pemetaaan wilayah di provinsi Papua sesuai dengan semangat UU Otsus Jilid II, yang nantinya kedepan menjadi sebuah keputusan politik.
Dikatakan pihaknya juga menyampaikan kepada Komisi II DPR RI, untuk melihat secara cermat dan cerdas dalam hubungan dengan kebijakan-kebijakan politik yang akan diambil kedepan untuk pembagian wilayah di provinsi Papua.
Terkait dengan pertemuan bersama Komisi II DPR RI, jelasnya, pihaknya minta dengan tegas kabupaten Pegunungan Bintang harus ada di posisi provinsi induk yakni Tabi dan Saereri.
“Saya minta kita dukung Pegunungan Bintang tetap di provinsi induk Papua, karena akses transportasi, pendidikan kesehatan, pelayanan pemerintahan dan perekonomian dan lain-lain semuanya ada di Jayapura,” ucapnya.
Ia berharap supaya keputusan kedepan menjadi kebijakan politik, untuk kepentingan rakyat di tanah ini, khususnya wilayah provinsi induk Tabi dan Saereri. **
Sumber: PAPUAinside.Com