SIWARWENG.COM_Jayapura,Ketua fraksi partai Demokrat Kabupaten Pegunungan Bintang, Yohanes Agus Sitokdana ST, kepada Siwarweng.com melalui telepon selurunya pada Jumat 9/7 pukul 08.35 wit, mengatakan Sidang LKPJ merupakan salah satu Agenda penting Daerah yang wajib di ikuti setiap anggota DPRD.

Tetapi pihaknya melihat Sidang LKPJ Bupati Tahun 2020 ini dilaksanakan tidak sesuai tahapan dan mekanisme. LKPJ yang akan di samapikan Bupati adalah hasil kerja pimpinan OPD depenitif tahun 2020 lalu, sebab mereka (pimpinan OPD) ini sebagai pengguna Anggaran Saat itu namun kenyataan saat ini seluruh Pimpinan OPD dalam status Pelaksana Tugas.

Masa pimpinan OPD dalam posisi status PLT kok kita lakukan sidang, lalu hasil sidang ini akan seperti apa nantinya tindak lanjud dari mereka sementara yang menggunakan anggaran Daerah tahun 2020 adalah pimpinan OPD yang telah di nonjobkan oleh pemerintahan saat ini. 

Partai Demokrat telah melakukan rapat terbatas dan telah menyepakati untuk tidak mengikuti pembukaan rapat paripurna dewan masa sidang III,dengan agenda LKPJ Bupati tahun 2020, dan sidang –sidang lainnya, sebab LKPJ Bupati tahun ini kami melihat tidak wajar untuk di laksanakan.

Saya mengatakan tidak wajar untuk dilaksanakan karena LKPJ Bupati kali ini akan disampaikan terkait penggunaan anggaran tahun 2020 berarti yang berhak menyiapkan materi LKPJ adalah pimpinan OPD yang menggunakan Anggaran Tahun 2020 bukan para pelaksana Tugas Sekarang,Ujar Jhon Sitok.

Jhon sitok menambahkan, kami telah memutuskan untuk tidak hadir dalam Rapat Paripurna Dewan, karena dalam LKPJ Bupati Tahun 2020 ini tentu tidak akan sesui dengan yang sudah di kerjakan pimpin OPD sebagi pengguna anggaran.

Mantan Ketua IMPETANG itu berujar untuk memastikan sidang tersebut layak di laksanakan atau tidak, pihaknya saat ini sedang melakukan kordinasi ke Biro Hukum Provinsi Papua untuk memastikan agenda sidang ini terutama terkait dengan LKPJ Bupati Tahun 2020,Pungkas Jhon.

Tim Redaksi